Mesin Nasional untuk Perempuan

Mesin Nasional untuk Perempuan (National Machineries for Women) adalah badan-badan yang diberi mandat untuk kemajuan perempuan yang dibentuk oleh dan di dalam lembaga pemerintahan untuk mengintegrasikan persoalan gender dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Mesin nasional untuk perempuan – kantor, unit khusus atau kementerian perempuan/gender– menjadi sentral dari strategi pengintegrasian yang dimulai sejak tahun 1970an (lihat WID/GAD). Jumlah badan-badan ini semakin banyak pada 1980an - 1990an, dan pada saat ini hampir semua lembaga pemerintahan mempunyai unit khusus untuk perempuan/gender. Di Indonesia mesin nasional ini sudah ada sejak sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dengan nama Menteri Negara Peranan Wanita. Mesin nasional untuk perempuan di Indonesia ini beberapa kali menggalami pergantian nama yaitu khususnya pemakaian nama “wanita” dan “perempuan” secara bergantian. Dalam
perkembangan yang terakhir yaitu pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-sek) ditambahkan juga urusan anak dalam kementerian tersebut dengan nama “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Unit-unit ini juga sudah terbentuk dalam badan-badan pemerintahan di tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya.

Mesin gender telah menghasilkan kemajuan yang positif, dan yang paling penting adalah mengesahkan tempat bagi persoalan-persoalan gender dalam perencanaan pembangunan

(Goetz, 1998). Namun demikian, mesin ini juga seringkali menunjukkan kondisinya yang lemah, kekurangan dana, rentan atas perubahan politik dan seringkali termarjinalisasi dalam departemen kesejahteraan sosial. Banyak mesin nasional dibangun dalam masa kontrol fiskal dan restrukturisasi pemerintahan sehingga menjadi alasan terbatasnya sumberdana untuk berkembang.

Beberapa pelajaran berharga dapat dipetik. Mesin nasional dibangun pada masa transisi demokrasi (misalnya Pilipina, Chili, Afrika Utara, Uganda) mempunyai lebih berpengaruh dan efektif, setidaknya sebagian karena komitmen politik untuk kesetaraan sosial dan keadilan. Pengalaman-pengalaman positif juga mengajarkan akan pentingnya proses yang luas dan terbuka untuk konsultasi sebagai model dalam pengembangan kebijakan gender di tingkat nasional.

Oleh karena itu keberadaan mesin nasional gender sudah membuktikan sejumlah tingkat kesuksesan dalam menghadapi tantangan demi memenuhi peranannya sebagai katalisator dan dalam membangun kapasitas kementerian lain dan kementeriannya sendiri.

Ada banyak hambatan yang dihadapi untuk untuk bisa bekerja secara efektif seperti terbatasnya mandat yang tegas dan jelas, terbatasnya dana dan ketergantungan yang tinggi pada bantuan donor; terbatasnya staf yang berkualitas dan terampil secara tekhnis, resistansi birokratis, lokasi yang tidak memadai, terbatasnya otonomi politis dan seringkali terbatas dukungan politik dari pemimpin politik nasional.

Pada tahun 1990an terjadi perubahan strategi baru dalam mesin gender nasional yang dilembagakan atau yang disebut dengan ‘pengarusutamaan gender’ melalui advokasi dan kerja supervisi kebijakan lintas sektor, kementerian dan departemen. Strategi ini mencakup melakukan lobi gender untuk perencanaan pembangunan nasional; membuat gender vokal poin di kementerian lain; pelatihan gender pada semua level; panduan dan ceklis untuk menolong perencanaan dan evaluasi; membangun hubungan strategis dengan LSM dan organisasi perempuan lainnya.