Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan (women empowerment) adalah sebuah proses tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up) baik secara individual maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya. Istilah ‘pemberdayaan’ sekarang telah luas dipakai dalam kebijakan agen pembangunan dan dokumen-dokumen pembangunan umumnya, tetapi juga secara khusus dalam relasi dengan perempuan. Namun demikian, konsepnya sendiri sangat politis dan pengertiannya masih bisa dipersoalkan. Karena itu, ada bahaya dalam
penggunaan istilah berlebihan secara tidak kritis dalam retorika badan pembangunan, khususnya ketika istilah pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan khusus, atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sekadarnya.

Inti dari konsep pemberdayaan perempuan adalah sebuah pemahaman tentang kuasa itu sendiri. Pemberdayaan perempuan tidak berarti perempuan mengambil alih kontrol yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki, tetapi lebih pada kebutuhan untuk mentransformasikan hakikat dari relasi kuasa. Kuasa dapat dipahami sebagai ‘kuasa dari dalam’ (power within), atau rasa percaya diri, ‘kuasa dengan” (power with), atau kemampuan mengorganisir bersama pihak lain untuk tujuan bersama , dan ‘kuasa untuk’ (power to) menghasilkan perubahan dan pengambilan keputusan ‘kuasa atas” pihak lain.

Pemberdayaan kadang-kadang dipahami sebagai kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan tetapi kemampuan tersebut harus disertai kemampuan untuk mengidentifikasikan pilihan-pilihan apa yang tersedia. Apa yang dipandang sebagai pemberdayaan pada satu konteks tertentu bisa saja berbeda dengan konteks yang lain.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah sebuah proses dari bawah dan bukan sekedar sesuatu yang dapat dibuat dengan pendekaan strategi dari atas. Ini berarti bahwa agen-agen pembangunan tidak dapat mengatakan bahwa pendekatan ini adalah untuk ‘pemberdayaan perempuan’, atau pemberdayaan dapat didefinisikan secara khusus dalam kegiatan tertentu atau hasil akhir tertentu. Ini karena pemberdayaan meliputi suatu proses dimana perempuan baik secara individual ataupun kelompok bebas untuk menganalisis, mengembangkan dan menyuarakan kebutuhan dan keinginan mereka, tanpa ditentukan sebelumnya atau dipaksakan kepada mereka. Oleh karena itu, perencana yang bekerja untuk suatu pendekatan pemberdayaan perlu mengembangkan metode-metode yang memberdayakan perempuan sendiri untuk secara kritis menilai situasi mereka sendiri dan membangun suatu tansformasi dalam masyarakat.

Tujuan akhir dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Ketika pemberdayaan tidak dapat ‘dilakukan’ untuk perempuan, diperlukan dukungan dari luar untuk untuk mendorong dan mendukung proses pemberdayaan tersebut. Dibutuhkan peranan yang bersifat fasilitatif dari pada peran yang mendikte, misalnya membantu mendanai organisasi perempuan yang bekerja di tingkat lokal yang berkonsentrasi pada penyebab masalah subordinasi gender dan mempromosikan dialog antara organisasi-organisasi perempuan dan mereka yang berada dalam posisi kuasa.

Belakangan ini, telah berkembang minat diantara para profesional pembangunan dalam pendekatan untuk mengembangkan standar untuk mengukur pemberdayaan perempuan, khususnya dalam relasinya dengan program mkro kredit. Sejumlah ‘indikator pemberdayaan’ dikembangkan dalam konteks yang berbeda-beda.  Sekali lagi, kehati-hatian harus diperhatikan dengan asumsi bahwa pemberdayaan  dapay secara eksternal diindetifikasikan dan dinilai secara objektif, atau indikator-indikator tersebut dapat ditransferkan dengan mudah.